JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menyatakan perang terhadap ketergantungan impor LPG. Pemerintah bersiap mengambil langkah ekstrem dengan segera memproduksi Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung 3 kg untuk menggantikan gas melon yang selama ini menjadi andalan rakyat kecil.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan mengakui kegagalan sistem energi nasional yang membuat Indonesia terus-menerus menjadi “pengemis” energi. Data konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,5 juta ton per tahun tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri yang hanya menyentuh angka 1,8–1,9 juta ton.
“Selebihnya kita impor. 75% sampai 80% impor. Kenapa LPG kita cuma 20% dari total kapasitas konsumsi? Karena memang bahan bakunya itu C3 C4. Gas kita melimpah, tapi gas kita itu C1 C2,” ujar Bahlil dalam gelaran CNBC Energy Forum 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Memanfaatkan “Harta Karun” yang Terbuang Selama ini, cadangan gas bumi berjenis C1 dan C2 yang melimpah di Indonesia seolah dianggap sampah karena tidak cocok untuk LPG. Namun, pemerintah kini akan mengolahnya menjadi CNG. Bahlil mencontohkan giant discovery di Kalimantan Timur dengan potensi 5 triliun kaki kubik sebagai bukti bahwa Indonesia sebenarnya mampu mandiri.
“Produksinya nanti bisa mencapai 3.000 MM, sementara untuk meng-cover konsumsi LPG kita tidak lebih dari 800 MM. Jadi, surplusnya banyak sekali,” tegas Bahlil.
Uji Coba “Dikebut”, Juli Produksi Massal? Penggunaan CNG sebenarnya bukan barang baru bagi industri hotel dan restoran. Namun, tantangan terberatnya adalah memindahkan teknologi tersebut ke dapur rakyat. Bahlil menjamin bahwa CNG 3 kg ini akan dilengkapi dengan valve khusus untuk menahan tekanan tinggi hingga 250 bar serta diklaim anti-ledakan dan anti-kebakaran.
“Nanti kompornya tidak perlu diganti, dan itu bisa menahan peledakan. Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi,” ujar Bahlil.
Langkah ini menjadi pertaruhan besar bagi pemerintah. Apakah transisi ke CNG akan menjadi jawaban mutlak atas jeratan impor, atau justru akan menciptakan kekacauan baru di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan ekosistem gas melon? Kini, semua mata tertuju pada target produksi bulan depan.
Mampukah pemerintah mengubah pola konsumsi energi rakyat dalam waktu sesingkat ini, atau akankah ini menjadi kebijakan yang memicu kegaduhan baru?