JAKARTA – Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra (SAH), memberikan pandangan kritis terkait wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut kini telah bertransformasi menjadi tulang punggung baru bagi ekonomi daerah yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/6/2026), SAH menekankan bahwa MBG tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang pemenuhan gizi anak sekolah saja. Lebih dari itu, program ini telah sukses membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan jutaan warga di seluruh penjuru Tanah Air.
“Program MBG telah memberikan manfaat ganda. Di satu sisi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, di sisi lain menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Jika ada kebijakan penghentian, dampaknya harus dihitung secara menyeluruh agar tidak memicu persoalan ekonomi dan sosial baru,” tegas tokoh yang dikenal sebagai pejuang ekonomi kerakyatan tersebut.
Multiplier Effect bagi Ekonomi Lokal SAH menjelaskan, kehadiran ribuan dapur MBG saat ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal, mulai dari pengelola dapur, ahli gizi, juru masak, hingga sektor jasa transportasi. Dampak tersebut, lanjutnya, menjalar hingga ke sektor hulu yang melibatkan petani, peternak, hingga nelayan.
“Dalam perspektif ekonomi, program ini menghasilkan multiplier effect (efek pengganda) yang besar. Setiap belanja di dapur MBG akan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Jika aktivitas ini berhenti, perputaran uang di tingkat lokal otomatis akan melemah,” jelasnya.
Selain itu, SAH menyoroti nasib para pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok. Banyak pelaku usaha telah melakukan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Penghentian program secara mendadak dikhawatirkan akan menekan arus kas dan keberlangsungan bisnis mereka.
Dorong Perbaikan Tata Kelola Menanggapi dinamika yang ada, SAH berharap pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif. Ia mendukung upaya perbaikan tata kelola agar program lebih efektif, namun ia dengan tegas menolak penghentian tanpa adanya strategi transisi yang matang.
“MBG hari ini telah menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Kita tidak boleh kehilangan program yang telah menciptakan peluang ekonomi baru ini. UMKM, petani, dan peternak membutuhkan kepastian agar roda ekonomi daerah tetap bergerak,” pungkasnya. (*)
